Mengusung konsep berkelanjutan berstandar internasional yang berasimilasi dengan kearifan lokal, bagaimana desain ibu kota negara baru?

Selain anggaran dan investor yang terlibat dalam proyek ini, desain ibu kota negara baru juga kerap menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut pentingnya keterlibatan para arsitek untuk menyalurkan ide-ide dan kreativitas dalam mendukung pembangunan infrastruktur ibu kota negara. 

"Kami sangat menyambut ide-ide baru dan kreativitas berdasarkan filosofi kota modern yang tetap dipadukan dengan kearifan lokal," katanya dalam keterangan tertulis pada 19 Februari.

Ibu kota negara memiliki tiga pilar, yakni mencerminkan identitas nasional, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mewujudkan kota cerdas, modern, dan berstandandar internasional. 

Sejauh ini, desain yang telah rampung adalah desain istana negara.

Desain istana negara di ibu kota negara baru dibuat oleh seniman/pematung asal Bali I Nyoman Nuarta yang merupakan pemenang sayembara desain Istana Negara Ibu Kota Negara (IKN).

Berbeda dengan Istana Bogor dan Istana Merdeka yang sarat dengan nuansa arsitektur masa kolonial, desain ibu kota negara baru membawa desain khas Indonesia. Lambang negara burung garuda menjadi sorotan. 

“Ketika kita menyebutkan nama garuda maka itulah sebuah rumah besar (istana) bagi persaudaraan, persatuan, dan kerukunan hidup bersama," kata Nyoman.

Melansir CNN Indonesia, dalam tahap pra-desain yang dirilis pada 2019, tampak sejumlah taman, kolam, hingga area transportasi, dikelilingi patung burung garuda raksasa.

Namun, Nyoman mengatakan bahwa sebelum rampung dan disetujui oleh Presiden Joko Widodo, desain kompleks istana presiden di ibu kota negara baru telah direvisi delapan kali. Pada desain terbaru yang telah disetujui, istana kepresidenan akan dikelilingi hutan. Gedung Garuda  yang berfungsi sebagai kantor presiden dimodifikasi dengan desain yang lebih ringkas.

Dalam revisi terakhir itu, Nyoman mengatakan bahwa luas lahan kompleks istana kepresidenan di ibu kota negara baru diperluas menjadi 100 hektar dari sebelumnya 32 hektar. Menurutnya, sekitar 80% atau 50% kawasan istana presiden akan ditanami puluhan ribu pepohonan 

“Minimal saya bilang 100 hektar, kan itu buat tanamin hutan, bukan buat bangunan. Kalau persentasenya bangunan, hijaunya itu 80%-an. Jadi bangunannya kecil,” ujarnya.

Sementara itu, baru-baru ini salah satu investor besar dalam proyek ibu kota negara baru yakni SoftBank telah resmi mundur. Berita ini dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam wawancaranya dengan Bloomberg

Merespon pemberitaan ini, representative Director & Chairman Softbank Ken Miyauchi mengungkapkan bahwa alasan SoftBank mundur bukan karena faktor politik, melainkan karena faktor return on investment (ROI). 

“ROI adalah alasan utama kami mundur dari proyek itu, dari sisi waktu dan besar kecilnya pengembalian investasi itu sendiri," ujar Miyauchi Senin lalu. 

Mengutip Katadata, batalnya investasi SoftBank disebabkan adanya syarat investasi yang tak bisa dipenuhi pemerintah. Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri telah mengingatkan pemerintah tentang syarat dan ketentuan investasi yang mengalir ke proyek ibu kota negara baru untuk mencegah munculnya permintaan investor yang memberatkan pemerintah.

Beberapa sumber menyebut bahwa Masayoshi Son memberi syarat kepada pemerintah bahwa ibu kota negara baru harus memiliki lima juta penduduk yang tinggal menetap dalam waktu 10 tahun. Sedangkan, Badan Pembangunan Nasional memperkirakan sekitar 1,5 juta penduduk akan mendiami Nusantara dalam periode 10 tahun. 

Dengan lima juta penduduk, maka investor akan mendapat keuntungan bisnis berlipat ganda. Investor akan menguasai berbagai bisnis pelayanan kota, mulai dari penyediaan perumahan, perkantoran, air bersih, transportasi, hingga pengelolaan sampah.

Investor luar negeri lainnya seperti dari Arab Saudi, Abu Dhabi yang bermitra dengan dana China telah menyatakan minat mereka untuk berpartisipasi dalam proyek itu, kata Luhut.